Ramallah, NPC – Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh meminta pemerintah AS untuk mempercepat pelaksanaan apa yang telah dijanjikan, terutama masalah pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, selain menghapus nama Organisasi Pembebasan dan Otoritas Nasional Palestina dari daftar terorisme di Amerika Serikat.
Hal tersebut ia sampaikan saat Shtayyeh menerima delegasi dari Komite Urusan Luar Negeri Kongres AS dari Partai Demokrat, termasuk Senator Chris Murphy, Senator Richard Blumentel, Senator Chris Van Hollen, Senator John Osoff , dan delegasi yang menyertainya, Jumat (3/4/2021).
Shtayyeh menekankan pentingnya bekerja untuk membuka jalan politik yang serius dan baru untuk mengakhiri pendudukan, salah satunya melalui Kuartet Internasional atas dasar hukum internasional, legalitas dan resolusi PBB.
Shtayyeh kembali menyerukan kepada pemerintah AS untuk menekan Israel dan mewajibkannya untuk menghormati perjanjian yang ditandatangani, termasuk menghentikan pemukiman, dan mewajibkannya untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, baik dengan membunuh, menangkap, menghancurkan properti dan menyita tanah, serta menghentikan praktik penguasaan di kota Yerusalem.
Perdana Menteri Palestina itu menekankan pentingnya secara langsung memperkuat hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Palestina.
Selain itu, ia juga memuji kembalinya dukungan keuangan pemerintah Amerika kepada UNRWA, serta dimulainya kembali proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur, serta mendukung upaya pemerintah Palestina dalam menghadapi virus Corona.
Shtayyeh meninjau perkembangan terakhir di wilayah Palestina sehubungan dengan perluasan pemukiman. Ia mencatat bahwa solusi dua negara menghadapi bahaya nyata sebagai akibat dari kelanjutan kebijakan pemukiman Israel dan pencaplokan tanah.
“Pengikisan dari dua solusi negara dan kelanjutan status quo akan memiliki konsekuensi demografis dan keamanan,” terangnya.
Perdana Menteri itu menyerukan untuk memberikan tekanan serius pada Israel agar mengizinkan pemilihan diadakan di Yerusalem, sebagaimana diatur dalam perjanjian yang ditandatangani, dan untuk memulihkan demokrasi serta agar pemilihan itu menjadi pintu gerbang untuk mengakhiri perpecahan dan memulihkan persatuan nasional.
Sumber: masrawy.com/news/
