Ramallah, NPC – Kampanye Nasional Menuntut Pengurangan Biaya Perguruan Tinggi menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Dampak Situasi Ekonomi Saat Ini pada Mahasiswa” yang dihadiri oleh sejumlah profesor, perwakilan lembaga masyarakat sipil dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jalur Gaza .
Somaya Al-Zard menekankan pentingnya lokakarya dan diskusi yang akan menyajikan tantangan yang dihadapi Jalur Gaza dan pengaruhnya terhadap sektor pendidikan. Diskusi ini mencari solusi dan alternatif yang fleksibel untuk krisis ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ayman Al-Yazuri, berbicara tentang upaya dan rencana kementerian untuk menghadapi krisis ini di sektor pendidikan universitas, ia mencatat bahwa pendidikan universitas adalah sektor pendidikan yang paling penting.
Al-Yazuri menjelaskan ada empat masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, yang paling menonjol adalah perpecahan politik, pandemi Corona serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kualitas pendidikan dan penilaian.
Pada gilirannya, Dekan Kemahasiswaan Universitas Al-Aqsa, Nasser Abu Al-Atta, mengutarakan perihal pekerjaan universitas sebagi pemberi berbagai beasiswa kepada para mahasiswa.
“Universitas memiliki pekerjaan untuk memberikan berbagai beasiswa kepada para mahasiswa yang jauh dari prosedur pengeluaran dan pelarangan mereka untuk mengikuti ujian universitas, serta melepaskan semua sertifikat atau ijazah yang ditahan pada tahun 2018,” katanya.
Abu Al-Atta menekankan agar universitas tetap melanjutkan peluncran kegiatan pendidikan dan pengajaran, sekaligus menyerukan perlunya mendukung anggaran pendidikan universitas yang ditetapkan oleh pemerintah Palestina.
Ia juga menuntut perlunya pembentukan dana kompetensi nasional dengan partisipasi swasta, yang dapat memberikan bantuan mendesak kepada mahasiswa yang membutuhkan agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya.
Sementara itu, Direktur Yayasan Addameer untuk Hak Asasi Manusia, Alaa Skafi, meminta pemerintah dan pendidikan menyusun rencana strategis untuk mengakhiri krisis universitas, karena mereka adalah dua pihak yang bertanggung jawab untuk mengakhiri krisis.
Sementara itu, Bilal Al-Ghalban, wakil penanggung jawab file universitas di Liga Islam, menekankan peran kerangka kerja dalam menghadapi krisis dan pengulangan penutup kampus di depan mahasiswa. Ia mengusulkan sejumlah poin dan rekomendasi, yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan adalah hak yang dijamin untuk semua dan harus bekerja sesuai dengan ini, di samping memperkuat citra kerjasama dan kemitraan.
Lokakarya ini mencakup sejumlah intervensi oleh para peserta, yang secara keseluruhan berfokus pada permintaan solusi di lapangan terkait krisis universitas dan upaya untuk mengakhiri krisis dan menanyakan tentang mekanisme universitas yang digunakan untuk merilis sertifikat atau ijazah yang tertunda.
Mereka menekankan perlunya pemerintah Palestina untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung anggaran lembaga pendidikan universitas untuk melindungi mereka dari kehancuran, di samping kebutuhan untuk mengaktifkan Dana Pinjaman Nasional dan memungkinkan untuk melakukan peran nasional untuk mendukung mahasiswa. Pada saat yang sama, mereka juga menyeruan perlunya memobilisasi modal Palestina di luar negeri untuk memainkan peran nasionalnya terhadap rakyat. Selain itu, tuntutan solusi besar terhadap ribuan gelar universitas yang dimiliki oleh universitas agar dapat berkontribsi membantu lulusan untuk memasuki pasar tenaga kerja.
Sumber : alwatanvoice.com
